Prof. Dr. Guslihan Dasa Tjipta, Sp.A(K), mewakili guru besar Fakultas Kedokteran USU, menyampaikan desakan kepada Presiden untuk segera mencopot Menteri Kesehatan saat ini. Desakan ini disampaikan dalam forum pernyataan sikap keprihatinan Bersuara Luruskan Nurani Bangsa yang kembali diadakan di Ruang Rapat Lantai 1 (Lobby 1) Fakultas Kedokteran USU pada Kamis, 12 Juni 2025.

Forum ini merupakan lanjutan dari pernyataan keprihatinan yang sebelumnya diadakan pada Selasa, 20 Mei 2025. Desakan ini kembali timbul karena kekecewaan mendalam terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Menkes yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Prof. Guslihan juga menyampaikan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dianggap tidak mengindahkan dialog dan partisipasi dari pemangku kepentingan kesehatan, termasuk organisasi profesi dan dunia akademik. Hal ini berkaitan dengan SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), khususnya upaya menjamin akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Prof. Guslihan juga menyesalkan keputusan Menkes yang dinilai mengutamakan pengadaan alat kesehatan berharga tinggi daripada memprioritaskan pelayanan dasar dan pendidikan kedokteran yang dinilai belum tertangani dengan baik.

“Kalau seperti ini, Menkes saat ini itu lebih pas disebut Menteri Perdagangan Kesehatan. Karena beliau lebih fokusnya bukan ke sistem pelayanan, tapi belanja alat dan kejar target finansial rumah sakit,” tegasnya.

Kritik lainnya menyinggung kinerja Menkes yang dirasa mengintervensi urusan pendidikan kedokteran, yang secara independen menyusun dan mengatur standar pendidikan melalui kolegium profesi kedokteran.

Hal tersebut dipandang sebagai pelemahan otoritas akademik dan profesionalisme tenaga medis. Prof. Guslihan meminta Presiden Prabowo Subianto segera bertindak karena tanpa pergantian di Kementerian Kesehatan, kualitas pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan masyarakat dikhawatirkan semakin menurun. Isu ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pentingnya menjaga mutu dan independensi pendidikan kedokteran.

Forum Guru Besar menyampaikan keprihatinan melalui surat resmi, menegaskan bahwa hal ini bukan reaksi emosional, melainkan tanggung jawab moral. Mereka menolak reformasi yang mengabaikan dialog, partisipasi, dan kaidah ilmiah. Reformasi kesehatan dinilai harus berbasis data, profesionalisme, dan keadilan sosial.

Forum juga mengkritik narasi Kementerian Kesehatan yang dinilai memecah masyarakat serta merusak hubungan dengan organisasi profesi. Sebanyak 372 guru besar menyatakan tidak lagi berharap pada Budi Gunadi Sadikin dalam memimpin reformasi kesehatan nasional.

“Kami mengapresiasi pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang menghargai peran para guru besar, namun kami juga menuntut langkah nyata dalam memperbaiki kebijakan kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar rakyat, bukan komoditas pasar, dan menolak reformasi yang abai terhadap akses serta kualitas layanan dasar,” ujar Prof. Guslihan.